Wawancara dengan Thee Kian Wie: "Jika IMF Menolak, Perekonomian Indonesia Akan Mati"

Oleh:

Iwan Setiawan dari TEMPO Interaktif (1999)

 

Konsepnya dinamakan IMF Plus. Itulah cara pemerintah untuk mengatasi krisis sebagaimana diutarakan Pak Harto dalam pidato pertanggungjawabannya di depan MPR, 1 Maret lalu. Tak jelas apa arti "plus" di sini. Ada yang menduga plus CBS, ada pula CBS total. Belum lagi pernyataan itu berumur sepekan, ketika orang masih bertanya-tanya, apa konsep "plus" pemerintah itu, Pak Harto mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Yakni, kesepakatan pemerintah dengan IMF itu akan membawa Indonesia pada liberalisme.

Banyak kalangan makin bingung menanggapi pernyataan itu. Apalagi menurut Pak Harto, kesepakatan IMF itu tidak sesuai dengan semangat UUD 45, khususnya pasal 33. Benarkah demikian? Ekonom dan peneliti senior dari LIPI, Dr. Thee Kian Wie, 62 tahun, punya pendapat menarik menanggapi pernyataan Pak Harto itu. Kepada Iwan Setiawan dari TEMPO Interaktif, ia bertutur,"...saya tidak mengerti bagian mana dari 50 butir kesepakatan IMF itu yang tidak sesuai dengan UUD 45, apalagi melanggar konstitusi." Tambahnya,"Sebaliknya malah kesepakatan itu sangat sesuai dengan UUD 45, terlebih mengenai penghapusan monopoli dan oligopoli."

Berikut petikan wawancara dengan ekonom yang mendalami sejarah pembangunan ekonomi Indonesia itu, Rabu, 11 Maret 1999, di ruang kerjanya yang sederhana, lantai 5 gedung LIPI, kawasan Gatot Soebroto, Jakarta.

Dengan mengikuti paket IMF, sama dengan menempatkan Indonesia dalam liberalisme. Apa sebenarnya maksud pernyataan Soeharto itu?

Kita harus ingat bahwa pemerintah telah menandatangani kesepakatan dengan IMF untuk melaksanakan 50 butir reformasi ekonomi itu. Tidak bisa kesepakatan itu ditafsirkan sebagai bentuk pendiktean IMF terhadap pemerintah. Jika merasa didikte, seharusnya pemerintah menolak menanda tangani kesepakatan itu. Jadi pernyataan Presiden Soeharto itu tentu menimbulkan tanda tanya bagi banyak orang, karena sebelumnya Soeharto menyetujui dan menandatangani kesepakatan itu. Lalu kenapa dalam waktu sedemikian singkat Soeharto menolak IMF? Mungkin saya terlampau bodoh untuk dapat mengerti maksud Pak Harto, tetapi jika ada orang yang bisa memahami pernyataan itu, saya ingin minta penjelasan darinya.

Sebenarnya mana yang benar, IMF butuh pemerintah atau pemerintah yang butuh IMF?

Pemerintah yang butuh bantuan IMF, bukan sebaliknya. Awalnya adalah ketika September 1997 pemerintah minta bantuan IMF, setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi. IMF adalah badan internasional yang anggotanya terdiri dari banyak negara anggota. Jadi jika ada suara sumbang yang mengatakan bahwa pemerintah ditekan oleh Amerika lewat IMF dalam 50 butir kesepakatan itu, pendapat ini sama sekali tidak benar. Kesepakatan itu dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Wajar jika IMF memperingatkan pemerintah untuk secara konsisten melaksanakan 50 butir kesepakatan itu. IMF akan membantu pemerintah, dengan syarat kesepakatan itu dilaksanakan. Jangankan IMF, contohnya seorang ibu. Ia tidak akan mendidik anaknya menjadi manja, dengan memberi anaknya uang jajan, walau PR-nya tidak dikerjakan. Si ibu tentu akan mendidik anaknya dengan baik dengan mengawasi PR-nya, baru kemudian memberi uang jajan.

Presiden Soeharto dalam pertanggungjawabannya di depan MPR telah menerima paket IMF. Mengapa dalam waktu yang singkat, sekarang justru menolaknya?

Saya tidak tahu apa alasannya. Saya hanya ingin melontarkan satu pertanyaan,"Siapa yang sebenarnya punya itikad tidak baik dalam kesepakatan itu, pemerintah atau IMF?"

Menurut Anda?

Hahaha....Saya yakin Anda juga tahu jawabannya. Jika ada dua pihak yang punya kesepakatan, lantas salah satu melanggar atau ingkar janji, siapa yang salah? Semua orang bisa menilai hal ini.

Bagaimana dunia internasional menilai Indonesia akibat pernyataan Soeharto itu?

Saya khawatir pernyataan Pak Harto akan memberi isyarat yang salah terhadap pasar, sehingga bereaksi negatif. Akibatnya rupiah makin melemah. Di sini terlihat pemerintah maju-mundur dalam menyelesaikan krisis, sehingga tidak ada kepastian bagi pasar.

Jika ada di antara 50 butir kesepakatan itu yang dianggap tidak sesuai dengan semangat UUD 45, butir yang manakah itu?

Barangkali saya sudah pikun atau terlampau bodoh, tetapi seingat saya justru kesepakatan IMF dengan pemerintah itu sesuai dengan semangat UUD 45. Ambil contohnya penghapusan segala bentuk monopoli, oligopoli, kartel, hal itu sangat sesuai dengan UUD 45. Jelas bahwa kesepakatan itu berpihak pada rakyat, dibanding segelintir konglomerat. Ambil misalnya, penghapusan BPPC membuat petani gembira, sayangnya lantas BPPC mengatur lagi tata niaga cengkeh, sehingga petani sedih. Lantas pencabutan fasilitas mobnas.

Mungkin dengan sistem CBS, pemerintah menganggap lebih sesuai dengan UUD 45?

CBS justru sistem yang sangat liberal. Karena campur tangan pemerintah lewat bank sentral sama sekali ditiadakan. Siapa sih Steve Hanke? Dia termasuk ilmuwan yang menganut ekonomi liberal murni. Apakah sistem CBS ini sesuai dengan semangat UUD 45? Justru bertolak belakang.

Bukankah Orde Baru telah membawa ekonomi Indonesia menuju liberalisasi, ketika di awal kekuasaannya melibatkan IMF?

Ya. Sebenarnya sejak awal Orde Baru telah terjadi liberalisasi, pemerintah berniat mengurangi campur tangan yang berlebih dalam kehidupan ekonomi. Sehingga tidak terjadi lagi Etatisme. Bahkan saya masih ingat ketika Moerdiono berpidato pada 1982, saat itu ia bilang bahwa deregulasi yang dilakukan pemerintah saat itu bertujuan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

Apa artinya? Jelas bahwa pemerintah Orde Baru memang berniat membawa ekonomi Indonesia ke arah liberalisasi. Lantas kenapa sekarang pemerintah baru teriak-teriak tidak setuju dengan liberalisasi? Bukankah pemerintah juga yang telah menyepakati Indonesia masuk dalam era pasar bebas pada 2003 nanti, lewat AFTA. Terus terang sikap pemerintah ini membingungkan, karena mudah sekali berubah, tidak konsisten.

Proyek atau kebijakan apa yang disarankan oleh IMF dan terbukti sukses diterapkan di Indonesia?

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penanaman modal asing di Indonesia, yang akhirnya melahirkan UU pada 1960-an. Saya pikir UU itu sukses menarik investor asing untuk menanam modalnya di Indonesia.

Apa sebenarnya definisi ekonomi liberal?

Menurut mazhab neo-liberal yang murni, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam kehidupan ekonomi. Kecuali dalam beberapa bidang di mana pasar tidak mempunyai suatu pemecahan, misalnya untuk masalah pertahanan dan keamanan, atau tata hukum.

Apa perbedaan liberalisme dengan liberal?

Arti dari liberal sendiri adalah seperti yang saya kemukakan di atas. Sedangkan liberalisme adalah menyangkut paham liberal. Jadi liberalisme sifatnya lebih ideologis. Misalnya suatu negara yang menganut paham liberal disebut berideologi liberalisme.

Bukankah paham ekonomi liberal juga punya kelemahan, yaitu adanya kegagalan pasar?

Ya. Justru campur tangan pemerintah diharapkan untuk mengatasi kegagalan pasar itu. Inilah yang dijadikan alasan oleh negara berkembang, mengapa pemerintah selalu campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Tetapi kenyataan yang terjadi di Indonesia, campur tangan itu bukannya mengatasi kegagalan pasar, tapi justru menimbulkan kegagalan pemerintah. Karena seringkali pemerintah berkolusi dengan konglomerat, sehingga hanya kelompok mereka saja yang dapat fasilitas, dan terjadi pemusatan kekuatan ekonomi di tangan mereka.

Lantas di mana sebenarnya posisi pemerintah?

Pemerintah harus mampu menjadi wasit yang adil dan netral terhadap semua pihak. Jika tidak, kebijakan pemerintah akan dibajak, dan dimanfaatkan hanya demi sekelompok orang saja. Pada zaman Orde Lama, sering lahir suatu kebijakan dengan dalih deregulasi, akhirnya justru menimbulkan government failure. Gejala inilah yang dinamakan Etatisme, akibat campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam kehidupan ekonomi.

Mengapa pemerintah merasa "alergi" dengan paham liberal?

Jika sekarang seolah-olah pemerintah "alergi" terhadap ekonomi liberal, sebenarnya hal itu hanya karena alasan historis saja. Ini adalah peninggalan Orde Lama dulu, ketika Bung Karno sedang giat-giatnya mengkampanyekan gerakan anti barat. Jadi segala sesuatu yang berasal dari barat, selalu dianggap jelek. Termasuk liberalisme, jadi kata-kata liberal hanya menjadi jargon-jargon politik atau alat propaganda saja.

Pengertian yang salah tentang ekonomi liberal ini memang harus diluruskan, karena artinya tidak selalu jelek. Seharusnya kita tidak usah terlalu takut dengan praktek ekonomi liberal, karena tidak ada satu negara pun yang mampu menjalankan ekonomi liberal secara murni. Ambil contohnya Amerika yang terkenal sangat liberal, dalam prakteknya pemerintah masih campur tangan dalam kegiatan ekonomi.

Apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis?

Sebaiknya pemerintah patuh terhadap IMF, untuk melaksanakan 50 butir kesepakatan itu. Sulit bagi pemerintah untuk melakukan hal lainnya, karena kondisi perekonomian memburuk. Hal ini akibat pemerintah membuang-buang waktu. Yang terjadi selama ini hanya tarik-menarik antara pemerintah dengan IMF, sehingga pemerintah kehilangan momen yang baik untuk menyelesaikan krisis.

Lihat saja sebagai perbandingan, ketika terjadi krisis ekonomi, kondisi awal Thailand dan Korea Selatan lebih buruk dari Indonesia. Tetapi berkat keseriusan mereka menangani krisis, sekarang kondisi mereka membaik. Sebaliknya kondisi Indonesia sejak Juli 1997 hingga sekarang, bukannya membaik, justru makin memburuk. Ingat, sudah delapan bulan kita mengalami krisis ini, dan kondisinya belum kunjung membaik.

Artinya Anda setuju dengan langkah reformasi IMF itu?

Ya. saya setuju.

Jika pemerintah menolak IMF apa akibatnya?

Akan sangat mengerikan bagi perekonomian Indonesia. Ibarat orang sakit, kondisi ekonomi kita sekarang ini sekarat. Jika IMF menarik diri, perekonomian kita akan "mati". Akibat suntikan darah segar yang dibutuhkan, batal diberikan. Di samping itu kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional akan turun, sulit bagi mereka untuk mempercayai Indonesia lagi, jika pemerintah mengingkari kesepakatan dan IMF menarik diri.

Bukankah pemerintah bisa mencari bantuan dari negara lain?

Tidak bisa. Entah itu negara bilateral, baik Jepang, atau Singapura. Negara-negara itu mau membantu Indonesia dalam rangka paket menyokong bantuan dari IMF. Jika IMF menarik diri, maka mereka juga akan mundur. Sulit bagi mereka untuk membantu Indonesia, jika mereka tidak percaya pada pemerintah.